Kejati Dalami Korupsi Pendidikan Gratis Kabupaten Gowa

Makassar (ANTARA Sulsel) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendalami kasus dugaan korupsi dana pendidikan gratis Kabupaten Gowa senilai Rp20 miliar yang melibatkan kepala sekolah (kasek) mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Kita masih mendalami kasusnya dan mencari fakta-fakta terbaru. Untuk sementara ini, sudah ada 218 kepala sekolah yang kami periksa dan pemeriksaannya masih akan berlanjut," tegas Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Minggu.

Dari 218 kepala sekolah yang diperiksa diantaranya, kasek SD sebanyak 98 orang, kasek SMP sebanyak 74 orang dan SMA 46 orang. Dari 218 orang lebih kepala sekolah itu, umumnya mereka tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai jumlah anak didiknya yang menerima dana pendidikan gratis.

Dana pendidikan gratis dengan beberapa jenis penganggaran itu diduga terjadi penyelewengan diantaranya honor kepala sekolah, honor guru, belanja ujian siswa, serta belanja cetak siswa.

Padahal dalam ketentuannya, setiap orang siswa menerima dana pendidikan gratis dari pemerintah sebesar Rp3.500 per siswa untuk setiap harinya selama setahun dengan total anggaran lebih dari Rp20 miliar yang pendanaannya berasal dari Pemprov Sulsel dan Pemkab Gowa.

Sedangkan untuk honor tiap kepala sekolah dan guru-guru juga bervariasi yakni Rp125 ribu untuk guru dan Rp150 ribu untuk kepala sekolah. Honor yang dianggarkan dalam pendidikan gratis ini juga diterima oleh masing-masing guru dan kepala sekolah.

"Laporan dari masyarakat jika dugaan prkatik korupsi terjadi karena adanya rekayasa data penerima pendidikan gratis. Makanya, itu yang menjadi fokus pemeriksaan kita," katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan penyimpangan keuangan itu terjadi pada empat jenis penganggaran yang tidak diperuntukkan untuk keempat jenis penganggaran itu.

"Untuk kasus ini, kami masih harus melakukan pendalaman lagi dan berdasarkan penyelidikan awal kalau empat item dalam pendidikan gratis itu anggarannya tidak diperuntukkan untuk semua item itu sehingga diduga ada pelanggaran pidana yang merugikan keuangan negara," katanya.

Selain itu, diduga pula ada tumpang tindih penganggaran serta adanya pengarahan kepada perusahaan rekanan tertentu sebagai pemenang tender lembar kerja siswa (LKS).

Mantan Kajari Tangerang itu menambahkan, pemeriksaan tak berhenti pada kepala sekolah. Pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, juga akan dimintai keterangan terutama soal pengawasan.

Di Gowa sendiri, jumlah sekolah yang menerima dana pendidikan gratis pada tahun 2012 sebanyak 228 sekolah meliputi SD, MI, MTs, MA, SMP, SMA dan SMK.  ES Syafei