BPN Sulsel Tangani 100 Kasus Sengketa Lahan

Makassar (ANTARA News) - Kepala Badan Pertanahan Nasional Sulsel Elfahri Budiman mengatakan, pihaknya menangani sekitar 100 kasus sengketa lahan dan 10 kasus diantaranya tergolong kasus berat.

"Sengketa lahan itu ada yang melibatkan antarkeluarga, namun juga dengan institusi pemerintah dan pihak swasta," kata Elfahri di Makassar, Selasa.

Menurut dia, tanah yang merupakan salah satu aset penting dalam kehidupan, kerap menjadi pemicu konflik. Karena itu, setiap lahan harus memiliki legalitas yang jelas.

Berdasarkan data BPN Sulsel diketahui, kasus sengketa lahan yang terdata dan masuk dalam lingkup 450 satu kerja, kini dalam tahap seleksi dan pengkajian untuk dicarikan solusinya.

Sementara itu, pihak Pemprov Sulsel mengupayakan agar 149 ribu bidang tanah yang bermasalah serta terlantar, dijadwalkan akan didistribusikan ke petani miskin untuk dikelola.

Hal tersebut menjawab tuntutan masyarakat yang mendesak pengembalian hak agraria pada masyarakat yang dinyatakan layak pada peringatan HUT Agraria yang dilaksanakan setiap 24 September.

Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulsel, Sardi Razak mengatakan, revormasi Undang-Undang Agraria perlu dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat, khususnya masayarakat adat.

Menurut dia, timbulnya sengketa lahan di lapangan itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah hukum agararia yang masih menggunakan produk hukum peninggalan kolonial yang lebih berpihak pada penguasa dan mengabaikan hak ulayat rakyat. (T.S036/E001)