Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulbar untuk dibahas di DPRD Provinsi Sulbar.
Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin di Mamuju, Jumat, mengatakan ranperda tersebut berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai perda yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ia mengatakan, pedoman pembentukan Perda di Sulbar telah diatur melalui Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan Perda, yang merupakan oerda hak inisiatif DPRD Sulbar.
Menurut dia, pada Tahun 2016, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda di seluruh provinsi serta kabupaten/Kota, maka Presiden telah melaunching pembatalan sebanyak 3.143 Perda dan perkada.
"Salah satu diantaranya adalah pembatalan Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembentukan Perda melalui keputusan Menteri dalam Negeri nomor 188.34-9908 Tahun 2016, bahwa pembatalan Perda Nomor 3 Tahun 2010 kerena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga harus dilakukan penyesuaian materi muatan perda," katanya.
Sekda mengatakan, keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut baru diterima oleh Pemprov Sulawesi Barat pada 9 Januari 2017, dan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian pelaksanaan perda, sedangkan pencabutan dan/atau perubahan Perda telah dimuat dalam program pembentukan perda tahun 2017 yang ditetapkan oleh DPRD Sulbar pada Desember 2016.
"Program Pembentukan Perda Tahun 2017 sangat tepat apabila menjadi prioritas dalam pembahasan di DPRD, sehingga proses pembahasan dan penetapannya dapat sesuai dangan jadwal yang telah disepakati bersama," ujarnya.
Berita Terkait
Pemprov Sulbar berkomitmen melakukan percepatan pencegahan korupsi
Selasa, 7 Mei 2024 21:12 Wib
Sekda: Versi BPS pertumbuhan ekonomi Sulbar tertinggi kelima nasional
Selasa, 7 Mei 2024 18:06 Wib
Polda Sulbar perkuat upaya pemerintah meningkatkan layanan kesehatan
Selasa, 7 Mei 2024 18:03 Wib
Diskominfo Sulbar akselerasi pengembangan ekosistem digital
Selasa, 7 Mei 2024 12:00 Wib
Dinkes Sulbar bangun 48 jamban sehat dukung program cegah stunting
Selasa, 7 Mei 2024 11:52 Wib
Polres Majene Sulbar awasi SPBU antisipasi kelangkaan BBM
Selasa, 7 Mei 2024 6:55 Wib
Dinas Perkebunan Sulbar tingkatkan SDM petani sawit
Selasa, 7 Mei 2024 6:54 Wib
21 desa wisata di Sulbar dukung kampanye wajib halal
Selasa, 7 Mei 2024 0:50 Wib