Sulsel Sinergikan Program Pengendalian Penduduk
"Kami ingin mensinkronkan program-program atau kegiatan-kegiatan...
Makassar (Antara Sulsel) - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulawesi Selatan mensinergikan berbagai program pengendalian penduduk dengan pihak kabupaten/kota se-Sulsel.
"Kami ingin mensinkronkan program-program atau kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfie Natsir di Makassar, Selasa.
Lutfie ditemui di sela Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel.
Untuk itu, kata Lutfie, pihaknya mengundang seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana kabupaten/kota di Sulsel untuk mengikuti rapat koordinasi tersebut.
"Kami berpikir kalau kami mengundang Kasubag Program, itu bisa langsung `match` (cocok), nanti pada saatnya kami akan laporkan ke kepala SKPD bahwa seperti ini program kami," jelasnya.
Pihaknya, kata dia, akan siap untuk mendukung berbagai program yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan pihak dinas provinsi.
"Kami tidak mungkin menduplikasi program, tapi kami siap mem-"back up" dan memfasilitasi program di kabupaten/kota," ucapnya.
Pihaknya berharap berbagai program dan kegiatan tersebut bisa masuk dalam anggaran perubahan, meskipun agak riskan karena adanya perubahan pada target RPJMD.
Ia juga menjelaskan terdapat 13 program yang rencananya akan direalisasikan tahun ini, minimal di empat kabupaten yang akan menjadi percontohan, di antaranya Kabupaten Soppeng dan Wajo.
Salah satu program yang akan direalisasikan adalah sosialisasi pengendalian penduduk di wilayah tersebut. Upaya pengendalian penduduk, kata dia, penting karena laju pertumbuhan penduduk biasanya berbanding terbalik dengan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.
"Kami juga akan mengambil dokumen mengenai populasi dan pertumbuhan penduduk sebagai data dasar untuk melaksanakan program kami," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta pihak kabupaten/kota memberi masukan terkait program dan kegiatan kepada pihak provinsi.
"Kami ingin mensinkronkan program-program atau kegiatan-kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel Lutfie Natsir di Makassar, Selasa.
Lutfie ditemui di sela Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel.
Untuk itu, kata Lutfie, pihaknya mengundang seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana kabupaten/kota di Sulsel untuk mengikuti rapat koordinasi tersebut.
"Kami berpikir kalau kami mengundang Kasubag Program, itu bisa langsung `match` (cocok), nanti pada saatnya kami akan laporkan ke kepala SKPD bahwa seperti ini program kami," jelasnya.
Pihaknya, kata dia, akan siap untuk mendukung berbagai program yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan pihak dinas provinsi.
"Kami tidak mungkin menduplikasi program, tapi kami siap mem-"back up" dan memfasilitasi program di kabupaten/kota," ucapnya.
Pihaknya berharap berbagai program dan kegiatan tersebut bisa masuk dalam anggaran perubahan, meskipun agak riskan karena adanya perubahan pada target RPJMD.
Ia juga menjelaskan terdapat 13 program yang rencananya akan direalisasikan tahun ini, minimal di empat kabupaten yang akan menjadi percontohan, di antaranya Kabupaten Soppeng dan Wajo.
Salah satu program yang akan direalisasikan adalah sosialisasi pengendalian penduduk di wilayah tersebut. Upaya pengendalian penduduk, kata dia, penting karena laju pertumbuhan penduduk biasanya berbanding terbalik dengan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.
"Kami juga akan mengambil dokumen mengenai populasi dan pertumbuhan penduduk sebagai data dasar untuk melaksanakan program kami," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta pihak kabupaten/kota memberi masukan terkait program dan kegiatan kepada pihak provinsi.