Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi rencana pemberian pakasi oleh Dinas Pendidikan Sulsel kepada 16 ribu guru SMA dan SMK Negeri.
"Anggaran untuk pakasi guru yang diusulkan Dinas Pendidikan Sulsel harus dievaluasi karena terlau besar membebani APBD," kata anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati di Makassar, Kamis.
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) di kantor dewan, Nurhidayati menegaskan pemberian tunjangan pakasi menggunakan APBD sangat tidak rasional karena membebani APBD.
Tetapi bila program ini dipaksakan, kata dia, tentu guru-guru mendapat tunjangan pakasi mesti yang layak bukan berarti diratakan semuanya.
"Kita tidak tahu berapa guru-guru mendapat tunjangan pakasi dan belum berapa. Disarankan kalau memang diberikan, mestinya belum sama sekali menerima dan sudah sertifikasi. Program itu semua diberikan sama padahal golongan mereka berbeda," katanya.
Kendati tunjangan Pakasi juga diusulkan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan dan dimasukkan dalam APBD 2017 tentu ini menjadi soal karena akan membebankan keuangan daerah.
Meski anggaran DAU ditransfer Pemerintah Pusat ke Sulsel, namun dikhawatirkan tidak mencukupi tunjangan dan belanja pegawai. Rencana itu sebaiknya ditunda dahulu meski sudah dilakukan sosialisasi.
"Masih banyak yang memerlukan anggaran besar yang sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan infrastukur jembatan dan jalan di daerah-daerah yang belum diselesaikan, silahkan saja diusulkan pada APBN," beber politisi perempuan dari PPP ini.
Sebelumnya, ditengah krisis keuangan daerah, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo malah membuat program pemberian tunjangan pakasi bagi guru SMA dan SMK Negeri sederajat di Sulsel.
Program tersebut diberlakukan saat Pemerintah Provinsi mengambil alih kewenangan Kabupaten Kota kepada guru SMA dan SMK Negeri pada tahun 2017.
Anggaran yang diusulkan dalam APBD 2017 diperkirakan mencapai Rp300 miliar diberikan kepada guru SMA dan SMK Negeri se Sulsel dan bisa didapatkan melalui dana hibah pendidikan gratis Sulsel yang tidak disalurkan.
Selain itu bisa didapatkan dari DAU pendidikan menggunakan APBN. Sehingga Irman menyatakan sudah selayaknya guru juga mendapatkan tunjangan dari APBD provinsi.
"Sebagaian Pegawai Pemprov Sulsel saja dapat tunjangan sampai tiga kali, seperti remunerasi, insentif dan pakasi, masa guru tidak. Guru kan garda terdepan pembangunan manusia," katanya.
Seperti dDiketahui, jumlah guru yang diperkirakan akan menerima tunjangan pakasi sekitar 16 ribuan lebih, dengan anggaran dibutuhkan sekitar Rp283 miliar dalam setahun.
Berita Terkait
PLN menerangi rumah 876 keluarga di 33 dusun Provinsi Sulsel
Sabtu, 4 Mei 2024 22:18 Wib
Gubernur Sulsel :sebut 12 Ribu warga terdampak banjir di Wajo
Sabtu, 4 Mei 2024 22:17 Wib
Pj Bupati Luwu mengapresiasi stakeholder bantu korban banjir dan longsor
Sabtu, 4 Mei 2024 22:15 Wib
Pemprov Sulsel kirim bantuan menggunakan helikopter ke Latimojong
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
PMI Sulsel kerahkan relawan kirim bantuan untuk korban bencana
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
BMKG IV Makassar mengimbau masyarakat waspadai bencana hidrometeorologi
Sabtu, 4 Mei 2024 18:19 Wib
Mantan Gubernur Sulsel salurkan 60 ton beras untuk korban banjir Luwu
Sabtu, 4 Mei 2024 18:08 Wib
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib