Mamuju (ANTARA Sulbar) - Jajaran Ombudsman Republik Indonesia turut memeriksa Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tanawali terkait laporan DPRD setempat atas dugaan maladministrasi penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di daerah itu.
"Selama ini memang terjadi kelalaian dalam proses penetapan harga TBS di Sulbar karena pihak perusaahaan tidak pernah menyerahkan hasil penjualan (invoice) sebagai acuan dalam penetapan harga. Jadi tim hanya mengambil perbandiangan harga sawit dari beberapa daerah seperti Kalimantan," katanya di depan jajaran Ombudsman di Mamuju, Kamis.
Pemeriksaan terhadap Kepala Disbun ini menindaklanjuti laporan DPRD Sulbar terkait dugaan maladminsitrasi penetapan harga TBS yang dianggap tidak sesuai prosedur sebagaimanan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016.
Proses penetapan harga tandan buah sawit segar yang rutin dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan pihak Asosiasi Perusahaan Sawit, petani sawit, dan pihak DPRD dan Disbun Sulbar.
Tanawi berjanji akan menertibkan semua perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya agar mematuhi prosedur penetapan TBS sesuai dengan aturan yang ada.
"Acuan penetapan TBS harus menyerahkan invoice. Jika tidak dilakukan, maka kami akan mengambil tindakan tegas dan jika perlu pencabutan izin akan kami lakukan," janji Tanawali.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, menegaskan, akan tetap melakukan pengawasan setiap bulan atas proses penetapan harga TBS sebagai upaya mendorong pihak Disbun tetap komitmen menertibkan proses administrasi.
"Kami akan tetap melakukan monitor untuk memastikan proses penetapan harga TBS berjalan sesuai dengan aturan yang ada, utamanya penyerahan invoice sebagai acuan penetapan harga, sebagaimana yang tertunag dalam Pergub Sulbar Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.1402/2013," jelas Lukman.
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib