Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan Muh Ikhsan Saleh mengundang 24 Kepala BPN Sulsel, para instansi lainnya di Kementerian terkait serta Gubernur membahas mengenai tata cara pembebasan lahan demi kepentingan pembangunan.
"Hari ini saya memanggil seluruh Kepala BPN di 24 kabupaten dan kota dan juga gubernur, kepala pimpinan proyek pada kementerian untuk melaksanakan rakor mengenai pembebasan lahan ini," ujar Muh Ikhsan Saleh di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, sejumlah agenda pembangunan di Sulawesi Selatan selama beberapa tahun ini sedikit terhambat karena kurangnya dukungan dari masyarakat khususnya pada para pemilik lahan yang tanahnya akan dibebaskan.
Sejumlah megaproyek di Sulsel yang salah satunya adalah proyek pelebaran jalan trans Sulawesi sudah dianggarkan selama beberapa tahun terakhir ini dan masih ditemukan banyaknya kendala di lapangan.
Kendala-kendala yang dimaksudkannya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang menolak pembebasan lahan untuk kepentingan umum, yang disebabkan oleh kurang efektifnya konsultasi publik pada tahap persiapan.
Kendala lain yang dihadapi adalah masih adanya aparat pemerintah yang belum memahami maksud regulasi pengadaan tanah, serta masih terdapatnya instansi yang belum seutuhnya mempedomani syarat penyiapan dokumen perencanaan.
"Sehingga dalam teknis pelaksanaannya sering mengalami perubahan saat proses pelaksanaan mulai dilakukan," jelasnya saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi perencanaan dan teknik pengadaan tanah untuk pembangunan.
Olehnya itu menurutnya kendala tersebut menjadi landasan berpikir bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi, baik pada proses perencanaan maupun teknisnya, sehingga pada tahun ini proses pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik, dan kendalanya dapat diminimalisir.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan rapat koordinasi yang merupakan terobosan dari Kanwil BPN Sulsel tersebut sangat penting, strategis dan menentukan dalam proses pengadaan lahan kedepannya.
Syahrul menjelaskan, untuk mengefektifkan kebijakan publik, diperlukan pertemuan antara para pembuat kebijakan, karena semakin banyak pertemuan antara mereka maka koordinasi akan semakin baik.
"Makin sering ketemu makin efektif, kalau mau lebih efektif lagi buka dialog. Rumus dialog, dengar sesuatu yang terkadang tidak suka kau dengar," ujarnya.
Berita Terkait
Pangdam Cenderawasih: Pembebasan sandera warga Selandia Baru dari KKB terus berproses
Selasa, 5 Maret 2024 13:30 Wib
Presiden Biden : AS kian dekat untuk bawa pulang sandera dari Gaza
Rabu, 22 November 2023 6:46 Wib
PLN sosialiasikan penetapan ganti kewajaran pembebasan lahan SUTT
Kamis, 26 Oktober 2023 12:38 Wib
Pemprov Sulsel fasilitasi pembebasan lahan proyek strategis 896, 57 ha
Selasa, 29 Agustus 2023 13:10 Wib
ACC Sulawesi sikapi pembebasan bersyarat Nurdin Abdullah
Minggu, 20 Agustus 2023 0:45 Wib
Biden serukan pembebasan segera Presiden Niger Mohamed Bazoum
Jumat, 4 Agustus 2023 11:28 Wib
BP2MI: Presiden Jokowi menyetujui pembebasan biaya IMEI HP pekerja migran
Kamis, 3 Agustus 2023 17:34 Wib
Sekjen PBB serukan pembebasan Presiden Niger yang ditahan tentara
Jumat, 28 Juli 2023 11:20 Wib