Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan inspeksi mendadak dibeberapa pasar di kota ini untuk memantau perkembangan harga beras serta dugaan terjadinya praktek kartel.
"Sulsel dikenal sebagai lumbungnya beras dan menyuplai beras ke beberapa provinsi di Indonesia. Kita ingin mengetahui, apakah ada praktek kartel atau tidak," ujar Kepala KPPU Perwakilan Makassar Ramli Simanjuntak di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan, adanya kelangkaan beras di daerah Pulau Jawa dan Jakarta memicu adanya kebijakan impor beras, apalagi pemerintah telah berhasil mengimpor satu juta ton beras.
Dalam pemantauan yang dilakukan KPPU Pusat di Sulsel dengan menghadirkan seluruh Kepala Dinas Pertanian se-Sulsel diketahui jika suplai beras ke beberapa daerah di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan hingga saat ini.
Harga beras di pasaran juga masih normal dan tidak ada kenaikan signifikan seperti di Pulau Jawa dan Jakarta yang kenaikannya itu mencapai angka 30 persen.
"Kita lihat sendiri kan, beberapa pedagang besar kita datangi dengan omset puluhan miliar tetapi harga berasnya itu masih relatif normal. Tapi kita tidak terpaku disitu saja karena masih melakukan pemantauan lagi ke pasar-pasar lainnya," katanya.
Berdasarkan pemantauan itu, harga beras untuk kualitas satu atau beras kepala itu masih berada dikisaran harga Rp9700. Sedangkan beras skala medium berada di kisaran Rp8700.
"Kalau di Pulau Jawa dan Jakarta kan sudah di atas harga Rp10 ribu dan laporan yang masuk ke pemerintah itu adanya kekurangan stok pangan ini sehingga dikeluarkan kebijakan impor beras," katanya.
Ramli mengaku jika fokus penyelidikannya seperti yang dilakukan diseluruh Indonesia itu adalah dugaan tindak monopoli pasar atau kartel. Namun pihaknya belum mendapatkan indikasi tersebut.
Disebutkannya, praktek kartel yang sedang diselidikinya yakni kartel dengan cara menyeragamkan harga atau adanya persekongkolan dalam menaikkan harga serta kartel dalam menahan stok yang memicu terjadinya kelangkaan dan inflasi.
"Prakteknya itu ada dua, satu adanya monopoli harga dengan cara menyeragamkan harga di pasarang dan kedua dengan menahan stok yang memicu terjadinya inflasi," sebutnya.
Berita Terkait
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
Pergerakan pesawat di Bandara Hasanuddin Makassar capai 3.195 pesawat
Kamis, 18 April 2024 21:10 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Pj Gubernur Sulsel motivasi mahasiswa berwirausaha ciptakan pekerjaan
Kamis, 18 April 2024 15:24 Wib
Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan jasad ditimbun di Makassar
Kamis, 18 April 2024 14:41 Wib
Pj Sekda Sulsel harap PSBM beri manfaat bagi masyarakat
Kamis, 18 April 2024 14:01 Wib
KPU Makassar melansir syarat Pilkada calon perseorangan 67.402 e-KTP
Kamis, 18 April 2024 13:36 Wib
PIP Makassar melahirkan pelaut andal melalui Sepencatar jalur mandiri
Kamis, 18 April 2024 13:28 Wib