Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Alfiker Siringoringo mengatakan, penyerapan APBN di Sulsel sampai akhir triwulan III tahun 2015 mencapai Rp10,6 triliun atau sebesar 45,88 persen dari pagu Rp23,19 triliun.
"Tingkat penyerapan APBN Sulsel ini masih berada di atas rata-rata penyerapan APBN nasional yang mencapai 43,92 persen," kata Alfiker dalam jumpa pers di Makassar, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa sejauh ini penyerapan terendah terjadi untuk belanja modal yang baru terealisasi sebesar 28,44 persen, dari pagu anggaran yang mencapai Rp7,9 triliun.
Sementara realisasi tertinggi terjadi pada belanja pegawai yang mencapai 69,85 persen atau Rp4,7 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp6,8 triliun.
Meski serapan APBN Sulsel berada di atas rata-rata nasional, namun angka ini masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan serapan APBN Sulsel di tahun 2014 yang pada periode yang sama telah mencapai 57,20 persen.
"Idealnya pada triwulan III serapan anggaran berada pada kisaran 60 persen," imbuhnya.
Untuk itu, terang Alfiker, pihaknya terus mendorong realisasi belanja pemerintah diantaranya dengan menerapkan batas revisi anggaran pada 30 Oktober mendatang untuk revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. Sedangkan batas revisi anggaran pada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan yaitu pada tanggal 30 November 2015.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan penyerapan anggaran baik APBN maupun APBD di Sulsel telah dilakukan seoptimal mungkin.
"Serapan anggaran kita diatas 60 persen, jangan melihatnya secara parsial," kata Syahrul.
Menurut gubernur penyerapan APBN yang terkesan lambat adalah dampak dari lambatnya pengucuran anggaran dari pusat.
"Dana APBN kan ada yang baru kucur pada triwulan II, ini tentu saja berpengaruh pada realisasi belanja," katanya.
Syahrul menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya untuk mendorong serapan APBN dan APBD secara optimal.
Berita Terkait
Eks pejabat Kementan mengakui serahkan uang Rp850 juta dari SYL ke Partai NasDem
Rabu, 24 April 2024 20:32 Wib
Saksi kasus SYL meminta perlindungan LPSK setelah BAP dirinya bocor
Rabu, 24 April 2024 13:18 Wib
KPK akan periksa keluarga SYL terkait penyidikan dugaan TPPU
Sabtu, 20 April 2024 7:40 Wib
Hakim tidak menerima nota keberatan Syahrul Yasin Limpo
Rabu, 27 Maret 2024 14:33 Wib
Ahmad Sahroni: KPK menyarankan NasDem kembalikan Rp40 juta dari SYL
Jumat, 22 Maret 2024 15:08 Wib
Syahrul Yasin Limpo ajukan permohonan pemindahan rutan
Rabu, 20 Maret 2024 14:44 Wib
SYL minta dibebaskan dari tahanan pada sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta
Rabu, 13 Maret 2024 14:58 Wib
KPK menjadwalkan pemanggilan ulang Ahmad Sahroni
Rabu, 13 Maret 2024 14:51 Wib