Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, baru 26 persen dana desa yang terpakai secara nasional, hal itu disebabkan karena masih ada sejumlah kendala di lapangan.
"Kendalanya banyak, makanya kita bikin skala yang mudah, karena adanya aturan yang berbelit-belit dan banyak," kata Marwan seusai temu wicara dengan kepala desa se-Kabupaten Maros di Ruang Pola, Pemkab Maros, Sulsel, Sabtu malam.
Dia mengatakan, selain kendala adanya aturan yang berbelit-belit, misalnya karena pencairan dana desa disyarakatkan untuk memiliki RPJM Desa, RKPM Desa dan APBD Desa, juga karena memang masih ada bupati yang belum menyalurkan dana ke desa-desa.
Padahal, lanjut dia, tugas bupatilah yang menyalurkan dana itu ke desa-desa. Kendala yang ketiga adalah kualitas pimpinan.
Mengenai adanya penggunaan dana desa yang digunakan membangun sarana ibadah, Marwan mengatakan, kalau sudah terlanjur sudah tidak bisa apa-apa lagi.
"Namun sejak awal aturan itu sudah dijelaskan peruntukannya, untuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang produktivitas ekonomi di desa," katanya.
Menurut dia, peraturan menteri sudah lama disosialisasikan terkait peraturan prioritas penggunaan dana desa yang diterbitkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Kehadiran Marwan di Kabupaten Maros, selain untuk berdialog langsung dengan para kepala desa dan menghimpun semua aspirasi dan keluhan kepala desa, juga menghadiri penutupan pameran Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi yang diikuti puluhan kabupaten/kota di Sulsel.
Tiga stand pameran yang ramai dikunjungi adalah stand pameran Pemkab Toraja Utara, Bantaeng dan Enrekang. Ketiga Pemkab itu menawarkan produk unggulan masing-masing.
Berita Terkait
SAR gabungan evakuasi 208 warga terisolir dampak bencana di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 21:49 Wib
Polresta Mamuju menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa
Selasa, 7 Mei 2024 19:14 Wib
16 desa terisolir di Kabupaten Luwu jadi perhatian khusus BNPB
Selasa, 7 Mei 2024 18:07 Wib
Dinsos Takalar mendorong pemdes verifikasi data DTKS
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
21 desa wisata di Sulbar dukung kampanye wajib halal
Selasa, 7 Mei 2024 0:50 Wib
SAR Gabungan mengevakuasi delapan warga terisolasi pascabencana di Luwu
Senin, 6 Mei 2024 17:28 Wib
Kemenag Lutra berkomitmen sukseskan program wajib halal di desa wisata
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
BPPMDT Kemendes PDTT memberi pelatihan Desa Wisata di Bone
Jumat, 3 Mei 2024 22:15 Wib