Makassar (ANTARA Sulsel) - Relawan Jokowi-JK di Makassar, Sulawesi Selatan, menduga ada peran mafia yang sengaja menjatuhkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyusul rencana perubahan susunan kabinet (reshuffle) Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kami menilai selama ini Pak Amran menjabat dikenal getol menolak masuknya impor beras bahkan fokus pada swasembada pangan yang diprogramkan presiden," ujar Koordinator Jokowi Force Sulsel Abdul Waris di Makassar, Sabtu.
Menurutnya berbagai isu kemunculan beras sintetis atau beras plastik yang sengaja dicampurkan ke beras normal adalah dugaan sebagai uapaya menekan pemerintahan Presien Jokowi dan Wakill Presiden Jusuf Kalla bersama kementerian terkait.
Ia menyebutkan para mafia tersebut paham betul Harga Pembelian Petani atau HPP di Bulog sekitar Rp7.300 per kilogram, sementara angka itu telah naik 10 persen setelah diperjuangkan oleh Amran.
Para mafia itu, lanjut dia, sadar betul serapan Bulog tidak akan efektif pada angka HPP mengingat harga di pasaran berada di angka Rp12.500/kilogram.
"Saat ini harga pasaran melonjak sedangkan Bulog dinilai tidak mampu mendinamisasi harga pasaran. Bahkan Bulog akan melakukan Operasi Pasar. Nah di sinilah permainan oplosan dimainkan hingga penimbunan beras dilakukan orang tertentu," sebut pemerhati pangan Sulsel itu.
Langkah Bulog menggelar operasi pasar, kata dia, tidak akan berefek banyak terkait lonjakan harga. Bisa saja kelangkaan terjadi dan para mafia itu melalui corong politisi akan meminta impor beras.
Tetapi gerakan itu diantisipasi oleh Mentan Amran, kata dia, yakni sejak jauh hari menambah stok nasional beras guna persiapan Ramadhan agar masih mencukupi. Hal inilah yang diduga akan mematikan langkah para mafia pemain impor beras.
"Kami menilai isu reshuffle niatannya bukan beralaskan pada kinerja dan nawacita swasembada pangan. Tapi pada dasarnya dugaan pada muatan politik dan pesanan mafia penguasa `black market` yang tidak senang dengan gebrakan Amran bersikukuh menolak impor beras," ungkapnya.
Sementara Direktur Adhyaksa Research and Consulting (ARC) pada kesempatan itu menuturkan, menyusul isu beras sintetik di pasaran tidak bisa dimaknai secara tunggal. Hal itu diduga upaya pihak tertentu yang dilakukan secara sistemastis untuk penolakan impor beras.
"Kami tidak menolak reshuffle jika memang itu berbasis kinerja. Isu reshuffle ini berbahaya bagi masa depan swasembada pangan. Ancaman bagi petani yang tengah bersemangat menanam padi di sawah demi kedaulatan pangan," tuturnya.
Di sisi lain, Koordinator Relawan Jokowi-JK Wilayah Papua Rusmin Nuryadin mengemukakan, selama ini Amran banyak melakukan terobosan melalui program prorakyat.
Khusus di wilayah timur, Amran pun membentuk 1.000 desa mandiri benih, kemudian membuka lahan baru seluas 250 ribu hektare dari 1,2 juta hektare yang terdapat di Merauke-Papua, termasuk membuka 1 juta hektare lahan jagung di Pulau Buru Maluku.
Selain di papua, lanjutnya, Mentan juga membagun 500 ribu hektare food estate atau kawasan pangan di Pulau Kalimantan guna meningkatkan stok pangan Indonesia.
"Kami di wilayah Timur khususunya di Papua mengapresiasi kinerja pak Arman yang selama ini komitmen mengurusi pangan bertujuan untuk program swasembada. Kami menilai langgkah yang dilakukan Mentan adalah bentuk perimbangan pembangunan di wilayah timur Indonesia," ungkapnya.
Berita Terkait
Presiden Jokowi dan PM Tony Blair bahas rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 15:41 Wib
Menlu China Wang Yi menemui Presiden Jokowi di istana Kepresidenan Jakarta
Kamis, 18 April 2024 10:33 Wib
Presiden Jokowi minta PPATK waspadai pola baru pencucian uang lewat aset kripto
Rabu, 17 April 2024 15:40 Wib
Presiden Jokowi gelar "open house" untuk warga di Istana Jakarta saat Idul Fitri
Senin, 8 April 2024 20:09 Wib
Airlangga: Presiden Jokowi mengarahankan menteri beri penjelasan seluas-luasnya
Jumat, 5 April 2024 18:01 Wib
KSAU : Presiden Jokowi ingin TNI AU tumbuh lebih kuat jaga kedaulatan negara
Jumat, 5 April 2024 15:04 Wib
Presiden Jokowi sebut menteri akan hadir di persidangan sengketa pemilu jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 11:41 Wib
Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan
Rabu, 3 April 2024 11:40 Wib