Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar berang karena PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku pengelola Pasar Sentral Makassar Mal mengabaikan panggilan mereka.
"Saya kecewa karena panggilan kami di komisi diabaikan tanpa alasan yang jelas. Perwakilan MTIR sudah dua kali berturut-turut tidak mengindahkan panggilan kami. Padahal, kami hanya berencana memediasi mereka dengan para pedagang terkait penentuan harga sewa kios," tegas anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan Komisi B DPRD Makassar rencananya akan kembali memanggil perwakilan MTIR pada pekan depan karena panggilan kedua hari ini masih diabaikan.
Basdir berharap, pada pemanggilan ketiga pekan depan, pihak MTIR bisa lebih kooperatif dan memenuhi panggilan dewan tanpa harus menggunakan cara-cara paksa dengan melibatkan kepolisian.
"Semoga bisa kooperatif, kalau tidak, kami akan minta kepolisian menjemput mereka secara paksa," jelasnya.
Komisi B berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama MTIR untuk menindaklanjuti laporan dari Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM).
Sebelumnya, APPSM mendatangai Kantor DPRD dan mengeluhkan mahalnya harga kios di Makassar Mall, yang sementara dibangun oleh PT MTIR. Pengelola dianggap menetapkan harga secara sepihak yang terlalu membebani para pedagang jauh di atas kemampuan mereka.
Bendahara APPSM, Ramli, mengatakan, pengelola membagi harga kios di Makassar Mall sesuai dengan ukurannya dan letaknya. Untuk ukuran standar seluas 2,5 x 3 meter, dihargai Rp 300 Juta. Sedangkan kios yang lebih besar harganya variatif hingga Rp 800 Juta.
"Kami tidak mampu bayar. Mau ambil uang dari mana," katanya.
Basdir mengatakan, pihaknya menghimpun informasi bahwa MTIR menyiapkan sekitar 400 kios untuk para pedagang. Namun sebagian besar pedagang mengaku tidak sanggup menanggung beban harga. Mereka hanya sanggup membayar sekitar hingga Rp 70 Juta saja.
"Kita ingin mencari titik temu. Tapi kalau mereka tidak datang, bagaimana mau dapat solusi," ujar Basdir.
Ketua Komisi B, Amar Busthanul, mengatakan, bakal meminta bantuan Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto untuk memediasi para pedagang. Campur tangan wali kota dianggap diharap dapat menghasilkan solusi agar keinginan kedua pihak tercapai.
"Kami di DPRD tentu akan terus mengawal permasalahan ini," kata dia. Agus Setiawan
Berita Terkait
Dinsos minta tim PKH dukung penurunan prevalensi stunting di Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:37 Wib
Kemenkumham Sulsel monitoring layanan pengaduan di Lapas Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:35 Wib
Wali Kota Makassar dan Pj Bupati Jeneponto MoU soal pengendalian inflasi
Rabu, 1 Mei 2024 20:02 Wib
Kejati Sulsel ajak santri Ponpres DDI Abrad Makassar jauhi narkoba
Rabu, 1 Mei 2024 19:09 Wib
Unhas dan Universitas Jember jalin kerja sama pendidikan kesehatan
Rabu, 1 Mei 2024 18:52 Wib
Rektor UNM ingin segera bangun kampung halamannya di Sulawesi Barat
Rabu, 1 Mei 2024 17:49 Wib
Diskominfo Makassar mengajak warga tingkatkan literasi keamanan digital
Rabu, 1 Mei 2024 17:25 Wib
Ketua DPRD Sulsel menyerap aspirasi buruh serikat pekerja
Rabu, 1 Mei 2024 16:35 Wib