Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan belum bersikap mengenai kepemimpinan partainya di tingkat pusat karena masih menunggu instruksi langsung dari Ketua Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
"Sejauh ini kami juga masih menunggu instruksi dari pimpinan partai. Kita tunggu saja apa instruksi dari Pak Syahrul (Ketua DPD I Golkar Sulsel," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem, Rabu.
Dia mengatakan, pengesahan kepemimpinan Partai Golkar kubus Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia itu belum bersifat akhir atau final karena kubu Aburizal Bakrie juga masih menempuh jalur hukum.
Ketua DPRD Golkar Sulawesi Selatan itu menegaskan, masih berada di barisan Aburizal Bakrie (ARB) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Nusa Dua, Bali.
Meski begitu, kalapun nantinya ada tawaran dari kubu Agung Laksono untuk bergabung dalam struktur berjenjang itu, pihaknya akan tetap mepertimbangkannya.
Mengenai surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lanjut HM Roem, hal tersebut perlu dievaluasi keabsahannya. Apalagi Mahkamah Partai Golkar (MPG) sama sekali belum memutuskan siapa kubu yang paling diakui kepengurusannya.
"Jadi kubu Agung tidak boleh juga serta merta mengklaim diri bahwa kepengurusannya yang disahkan oleh Kemenkum HAM karena keputusan tersebut belum mengikat," katanya.
Menanggapi ancaman kubu Agung yang ingin melakukan perombakan struktur kepengurusan partai di tingkat daerah, Ketua DPRD Sulsel ini mengaku hal tersebut tidak bisa dilakukan sebelum ada keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
"Keputusannya kan belum final. Jadi apa yang mau dirombak. Jika itu dilakukan malah akan menimbulkan konflik baru di internal partai dan pasti akan meluas lagi ini konfliknya," pungkasnya.
Soal rencana proses penjaringan dan penyaringan kandidat calon bupati dari Golkar untuk 11 Pilkada di Sulsel, HM Roem mengakui hal itu tetap berjalan sembari menunggu konflik berakhir.
"Tetap akan kita lakukan karena konflik di DPP tidak berpengaruh terhadap Golkar di daerah," terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengaku berada di Jakarta bersama sejumlah elite DPD Golkar Sulsel dan DPP untuk mengahadiri rapat konsolidasi terkait surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM.
Selain itu, pihaknya juga mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen mandat DPD kabupaten/kota yang dilakukan kubu Agung untuk mendapatkan legitimasi hukum terkait kepengurusannya di Golkar. S Muryono
Berita Terkait
Pangdam XIV/Hasanuddin bantu turunkan tim trauma healing ke Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 7:03 Wib
Pj Sekda Sulsel berharap BLK Maritim tekan pengangguran
Rabu, 8 Mei 2024 0:18 Wib
Basarnas Makassar mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 0:16 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib
SAR gabungan evakuasi 208 warga terisolir dampak bencana di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 21:49 Wib
BNPB siap membangun rumah warga terdampak bencana di Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 21:13 Wib
Mantan Gubernur Sulsel melanjutkan pemberian bantuan bagi korban bencana
Selasa, 7 Mei 2024 21:12 Wib
Pemkab Sidrap menerima bantuan bencana BNPB Rp200 juta
Selasa, 7 Mei 2024 19:14 Wib