Makassar (ANTARA Sulsel) - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan belum bersikap mengenai kepemimpinan partainya di tingkat pusat karena masih menunggu instruksi langsung dari Ketua Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
"Sejauh ini kami juga masih menunggu instruksi dari pimpinan partai. Kita tunggu saja apa instruksi dari Pak Syahrul (Ketua DPD I Golkar Sulsel," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem, Rabu.
Dia mengatakan, pengesahan kepemimpinan Partai Golkar kubus Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia itu belum bersifat akhir atau final karena kubu Aburizal Bakrie juga masih menempuh jalur hukum.
Ketua DPRD Golkar Sulawesi Selatan itu menegaskan, masih berada di barisan Aburizal Bakrie (ARB) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Nusa Dua, Bali.
Meski begitu, kalapun nantinya ada tawaran dari kubu Agung Laksono untuk bergabung dalam struktur berjenjang itu, pihaknya akan tetap mepertimbangkannya.
Mengenai surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lanjut HM Roem, hal tersebut perlu dievaluasi keabsahannya. Apalagi Mahkamah Partai Golkar (MPG) sama sekali belum memutuskan siapa kubu yang paling diakui kepengurusannya.
"Jadi kubu Agung tidak boleh juga serta merta mengklaim diri bahwa kepengurusannya yang disahkan oleh Kemenkum HAM karena keputusan tersebut belum mengikat," katanya.
Menanggapi ancaman kubu Agung yang ingin melakukan perombakan struktur kepengurusan partai di tingkat daerah, Ketua DPRD Sulsel ini mengaku hal tersebut tidak bisa dilakukan sebelum ada keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
"Keputusannya kan belum final. Jadi apa yang mau dirombak. Jika itu dilakukan malah akan menimbulkan konflik baru di internal partai dan pasti akan meluas lagi ini konfliknya," pungkasnya.
Soal rencana proses penjaringan dan penyaringan kandidat calon bupati dari Golkar untuk 11 Pilkada di Sulsel, HM Roem mengakui hal itu tetap berjalan sembari menunggu konflik berakhir.
"Tetap akan kita lakukan karena konflik di DPP tidak berpengaruh terhadap Golkar di daerah," terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengaku berada di Jakarta bersama sejumlah elite DPD Golkar Sulsel dan DPP untuk mengahadiri rapat konsolidasi terkait surat keputusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM.
Selain itu, pihaknya juga mendatangi kantor Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen mandat DPD kabupaten/kota yang dilakukan kubu Agung untuk mendapatkan legitimasi hukum terkait kepengurusannya di Golkar. S Muryono
Berita Terkait
Sejumlah Kepala Rutan di Sulsel ziarah ke makam pahlawan
Jumat, 26 April 2024 18:41 Wib
Pengusaha Malaysia akan berinvestasi Rp1 triliun di Sulsel
Jumat, 26 April 2024 17:11 Wib
Pengusaha Malaysia sepakat berinvestasi 80 juta dolar AS di Sulsel
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib