Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga swadaya masyarakat Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar) meminta agar pemerintah di Sulbar "Parkir" pejabat bermasalah hukum.
"Sehubungan akan dilakukan lelang jabatan di Pemprov Sulbar, maka pemerintah di Sulbar diminta tidak melantik pejabat bermasalah hukum," kata ketua Lak-Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, dalam melakukan lelang jabatan, pemerintah di Sulbar diminta melakukan verifikasi dengan baik, sehingga pejabat bermasalah hukum tidak lolos untuk menduduki jabatan penting di Pemprov Sulbar.
Menurut dia, Pemprov Sulbar harus bersih dari pejabat korupsi dan bermasalah hukum, sehingga pejabat bermasalah hukum jangan dilantik jadi pejabat.
"Daerah ini akan rugi kalau dipimpin pejabat koruptor dalam mengelola anggaran, sehingga Gubernur Sulbar harus tegas memarkir pejabat yang sedang dan telah bermasalah hukum," katanya.
Ia mengatakan, budaya korupsi pejabat sangat merugikan daerah, karena menghambat pembangunan dan membuat masyarakat miskin, sehingga pejabat bermasalah hukum jangan diberikan jabatan.
Muslim mengatakan, pemerintah harus komitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pencegahan, termasuk tidak menggunakan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Daerah Sulbar yang merupakan daerah baru, harus diisi pejabat yang tidak bermasalah hukum, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan benar untuk kemakmuran rakyat," katanya. FC Kuen
Berita Terkait
Dekranasda Sulbar kembangkan usaha kerajinan tangan
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
Kemenag Sulbar kampanye wajib halal UMKM di Mamuju
Minggu, 5 Mei 2024 1:24 Wib
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib