Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2014 pajak penghasilan dalam rangkaian kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Semua masyarakat harus membayar pajak kalau mau menuntut haknya dan saya pun sebagai pribadi juga akan menuntut hak kepada pemerintah karena bayar pajak," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak di Wisma Kalla, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Dikatakan Wapres, baik pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki hak dan kewajiban.
Hak pemerintah, kata Wapres, adalah menuntut masyarakat bayar pajak. Kewajiban pemerintah adalah membangun sarana sosial dan prasarana.
Dikatakan, hak masyarakat adalah mendapatkan fasilitas sosial dan pembangunan infrastruktur, sementara kewajibannya adalah membayar pajak.
"Untuk membangun infrastruktur kan butuh dana dan dana pemerintah diperoleh dari pajak yang dibayar masyarakat," kata Kalla.
Pajak, kata Wapres, saat ini masih menjadi andalan pendapatan pemerintah yaitu 30-40 persen dari porsi pembangunan.
"Sekarang ini pajak porsinya 70 persen dari penerimaan negara yang hampir Rp200 triliun," kata Kalla.
Sesuai UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SPT Tahunan harus disampaikan paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak pribadi melalui berbagai pilihan, yaitu aplikasi-Filling, Ldrop box" atau datang ke kantor pajak secara langsung. A.F. Firman
Berita Terkait
Jusuf Kalla meninjau peleburan nikel di smelter Luwu
Selasa, 23 April 2024 11:02 Wib
Liga 1 Indonesia - Arema jaga asa jauhi degradasi setelah tekuk Borneo 2-1
Senin, 22 April 2024 1:00 Wib
Ketua Umum DMI mengajak umat tetap makmurkan masjid usai Ramadhan
Sabtu, 13 April 2024 21:05 Wib
Jusuf Kalla mengajak Muslim lanjutkan ibadah yang baik usai Ramadhan 1445 H
Rabu, 10 April 2024 11:50 Wib
JK : Pengaturan pengeras suara masjid sudah dilakukan DMI sejak lama
Minggu, 10 Maret 2024 19:29 Wib
Ketua DMI ingatkan umat Islam untuk introspeksi diri sambut Ramadhan
Minggu, 10 Maret 2024 18:04 Wib
Jusuf Kalla terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketum DMI 2024-2029
Sabtu, 2 Maret 2024 17:07 Wib
Sebanyak 51 peserta Kampus Merdeka magang di perusahaan milik Jusuf Kalla
Jumat, 16 Februari 2024 19:51 Wib