Mamuju (ANTARA Sulsel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulawesi Barat, Asri Anas mengatakan usul pembentukan Kota Mamuju, Sulawesi Barat, belum disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Kami telah melakukan pengecekan terkait usulan pembentukan Kotamadya Mamuju ke pemerintah pusat. Rupanya, usulan itu tidak masuk ke Kementerian Dalam Negeri," kata anggota DPD RI Asri Anas di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, usulan pembentukan Kotamadya Mamuju idealnya diusulkan secepatnya. Minimal pada awal Januari 2015 ini telah bisa dibahas pada level pemerintahan yang ada di pusat.
"Kami selaku wakil rakyat yang ada di DPD akan mengawal hal itu jika usulan itu telah masuk. Kita tentu tidak bisa melakukan komunikasi politik jika usulan itu belum ada," katanya.
Asri menyampaikan, saat ini tengah dilakukan rasionalisasi pemekaran wilayah di Indonesia, baik pembentukan kotamadya, kabupaten, provinsi maupun rasionalisasi pemekaran desa dan kecamatan.
Hal yang pasti kata dia, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Balanipa sudah masuk sehingga diharapkan bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak lama.
"Kami mendengar bahwa rekomendasi hasil kajian pembentukan Kotamadya Mamuju, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang dan yang dipersyaratkan pada PP 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, telah ada di Pemprov Sulbar.
Apalagi kata dia, hasil kajian yang dilakukan PT. Tambora Setia Jaya sebagai pihak yang diberi tugas melakukan analisa bekerjasama dengan Bappeda Mamuju, maka dipastikan pemekaran Kabupaten Mamuju menjadi Daerah Otonomi Baru Kota Mamuju dan Daerah induk Kabupaten Mamuju telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada PP 78 tahun 2007 tentang tatacara pembentukan suatu Daerah Otonom Baru (DOB).
"Tak ada alasan bagi pemprov untuk memolorkan rekomendasi hasil kajian pembentukan Kotamadya. Acuan ataupun rambu-rambu yang harus dijadikan pedoman menyikapi keinginan masyarakat untuk melakukan pembentukan DOB sudah sangat jelas," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mamuju, Bakri Bestari, SP juga mendesak agar pemerintah provinsi menindaklanjuti rekomendasi pembentukan kotamadya Mamuju.
Dia mengatakan, pembentukan Kotamdaya ini bukan karena didasari bagi-bagi kekuasaan, tetapi hal itu sudah menjadi kebutuhan bagi daerah Mamuju selaku ibukota provinsi. M Yusuf
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib