Mamuju (ANTARA Sulbar) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, siap terbuka dalam menginformasikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pemerintah di Sulbar dan kabupatennya.
"Sepanjang masyarakat yang ingin mengetahui LHP memiliki identitas maka LHP akan dibeberkan untuk diketahui," kata Humas BPK-RI Perwakilan Sulbar, Risma Nahrawi di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, BPK Sulbar tidak akan menutupi hasil LHP kecuali proses audit melakukan LHP karena itu kewenangan BPK.
Menurut dia, masyarakat dipersilahkan meminta data LHP pengelolaan anggaran APBD pemerintah di Sulbar dan pemerintah kabupaten sebagai kebutuhan informasi.
Risma mengatakan, berdasarkan rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 423 temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulbar sama sekali belum ditindaklanjuti pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sulbar.
Ia mengatakan, temuan yang belum ditindaklanjuti terhadap pengelolaan anggaran APBD Sulbar dan sejumlah Kabupatennya tersebut berlansung sejak tahun 2006 sampai 2014 dan nilainya mencapai Rp14,6 miliar.
Menurut dia, secara keseluruhan temuan pengelolaan anggaran pemerintah di Sulbar dan pemerintah di kabupatennya mencapai 1.768 temuan dengan nilai Rp746 miliar.
"Dari temuan tersebut yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti mencapai 3,782 temuan dengan nilai Rp300 miliar, sementara yang sesuai dengan rekomendasi mencapai 1.560 temuan dengan nilai Rp91 miliar," katanya.
Sementara kata dia, yang belum sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut mencapai 1.801 temuan dengan nilai mencapai Rp199 miliar.
Ia berharap pemerintah di Sulbar dan pemerintah ditingkat Kabupaten segera menindaklanjuti temuan BPK perwakilan Sulbar agar sesuai dengan rekomendasi.
"Begitu juga yang sama sekali belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti agar temuan BPK tidak menjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara," katanya. FC Kuen
Berita Terkait
Dekranasda Sulbar kembangkan usaha kerajinan tangan
Minggu, 5 Mei 2024 23:37 Wib
BPKPD Sulbar optimis capai target PAD Rp513,3 miliar pada 2024
Minggu, 5 Mei 2024 11:29 Wib
Kemenag Sulbar kampanye wajib halal UMKM di Mamuju
Minggu, 5 Mei 2024 1:24 Wib
BPBD: Material longsor menutupi ruas jalan pada 70 titik di Mamasa
Jumat, 3 Mei 2024 22:34 Wib
PJ Gubernur Sulbar: Kemendagri apresiasi upaya pengendalian inflasi
Jumat, 3 Mei 2024 21:22 Wib
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPS: Sulbar provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik
Kamis, 2 Mei 2024 20:10 Wib
Basarnas dan RSUD Sulbar menandatangani kesepakatan penyelenggaraan SAR
Kamis, 2 Mei 2024 19:53 Wib