Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pembahasan anggaran APBD Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diminta transparan dan tidak perlu disembunyikan kepada publik ketika dibahas.
"Ada kesan sejumlah anggota DPRD Sulbar tidak transparan dalam membahas APBD Sulbar, padahal itu tidak perlu," kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, sejumlah jurnalis di Sulbar beberapa waktu lalu protes karena tidak dibiarkan meliput pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA).
"Saya selaku anggota dewan kecewa dengan sikap sebagian besar besar teman teman di parlemen ini, rupanya mereka tidak reformis," katanya.
Menurut dia, pada era reformasi ini tidak selayaknya kebijakan pembangunan ditutup-tutupi karena publik berhak tahu dan wartawan jangan dilarang meliput.
Ia mengatakan, pembahasan APBD bukan dokumen negara yang harus dirahasiakan, jadi diharapkan hal seperti itu tidak terulang kembali.
Menurut dia, pembahasan APBD Sulbar semoga tidak lagi sengaja ditutupi bagi semua pemangku kepentingan dan jangan lagi wartawan dilarang meliput.
"Semua harus dewasa, termasuk pemerintah di Sulbar, jangan ada persekongkolan yang melarang jurnalis meliput, apalagi tidak ada yang patut dirahasiakan," katanya.
Berita Terkait
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib
Polres Mamuju Tengah menangkap tiga pelaku penyalahgunaan narkoba
Selasa, 30 April 2024 21:06 Wib
Bulog jamin stok beras di Mamuju aman hingga lima bulan ke depan
Senin, 29 April 2024 20:40 Wib
Kodim Mamuju menggelar Komsos ciptakan pilkada damai 2024
Sabtu, 27 April 2024 0:19 Wib
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pengusaha gula harap kunjungan Presiden ke Mamuju berdampak positif
Jumat, 26 April 2024 14:41 Wib
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib