Mamuju (ANTARA Sulbar) - Legislator Partai PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meminta agar demo mahasiswa di Kabupaten Mamuju tidak anarkis seperti di daerah lain.
"Pemerintahan Jokowi yang menaikkan BBM karena mengalihkan subsidi untuk program pro rakyat sesungguhnya tidaklah anti kritik," kata legislator DPRD Mamuju dari partai PDI Perjuangan, Ado Masud, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi terbuka untuk dikritik dan tidak akan menyalahkan mahasiswa demo menolak kenaikkan BBM.
"Tetapi saya minta agar demo di Mamuju tidak seperti di daerah lain, harus menghormati aturan yang ada dengan tidak bertindak anarkis," katanya.
Menurut dia, pemerintah menaikkan BBM karena mengalihkan subsidi BBM untuk program produktif di masyarakat baik untuk petani, nelayan dan masyarakat kurang mampu lainnya.
"Program itu akan diawasi agar tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkannya betul betul menerima," katanya.
Menurut dia, kenaikan BBM juga telah menimbulkan dampak penimbunan yang meresahkan masyarakat terbukti dengan terjadinya kelangkaan BBM, seharusnya itu ditindak tegas aparat penegak hukum.
"Demikian juga spekulasi harga sembako yang naik dipasaran akibat BBM naik, spekulasi seperti ini harus diawasi semua pihak agar tidak terjadi," katanya. FC Kuen
Berita Terkait
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
DPRD dan Pemkab Lutim studi tiru Perda KLA di Kota Bogor
Sabtu, 20 April 2024 11:12 Wib
DPRD Sulsel mendorong Pemprov perkuat ketahanan pangan
Rabu, 17 April 2024 4:18 Wib
DPRD Sulbar sahkan lima perda
Senin, 15 April 2024 6:12 Wib