Mamuju (ANTARA Sulbar) - Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak sepakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat kondisi ekonomi masyarakat belum membaik.
"Saya rasa kebijakan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menetapkan kenaikan harga BBM tidak tepat. Apalagi, saat ini malah harga minyak dunia malah turun," kata Ketua Fraksi Demokrat Sulbar, Andi Mappangarra di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, keputusan pemerintah yang terlanjur menaikkan harga BBM sangatlah terburu-buru tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat sehingga ia menyesalkan dengan kebijakan itu.
"Secara pribadi maupun Fraksi Demokrat maka tentu kami sangat menyesalkan dengan kenaikan harga BBM, sebab akibat kenaikan itu ujungnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya," kata Andi.
Andi Mappangarra yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar ini tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebab seperti sebelum menjadi presiden, Jokowi selalu menyuarakan dan membela nasib masyarakat bawah.
Ia mengatakan saat ini gelombang aksi dilakukan sejumlah LSM, para sopir angkot maupun buru turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM.
"Demo itu merupakan buntut kekecewaan kepada pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini tak ada ubahnya pemerintah melupakan nasib masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan kenaikan harga BBM tersebut membuat masyarakat miskin semakin bertambah," jelasnya.
Dia mengatakan apa yang kemudian mendasari pemerintahan Jokowi-JK yang telah menaikkan harga BBM sebab harga minyak dunia saat ini malah anjlok.
"Biasanya saat harga minyak dunia naik maka presiden sebelumnya pasti menaikkan harga. Tetapi kali ini harga minyak dunia turun malah pemerintah menaikkan harga BBM itu," ungkap Andi.
Ia hanya berharap pengalihan subsidi itu benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat karena bila salah sasaran maka akibatnya rakyat miskin akan semakin miskin. Agus Setiawan
Berita Terkait
Golkar DKI Jakarta memastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat
Jumat, 26 April 2024 16:59 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib