Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintahan baru Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla diminta komitmennya untuk memberantas praktek korupsi di daerah yang dianggap sebagai sumber kemiskinan di masyarakat.
"Praktek korupsi telah membawa bangsa ini ke jurang kemiskinan, karena anggaran untuk pembangunan dan masyarakat hanya dinikmati segelintir orang," kata Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah baru Presiden Jokowi diharapkan berkomitmen memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum agar bangsa ini dapat dibangun untuk kepentingan masyarakat bukan hanya dinikmati segelintir orang pelaku korupsi.
"Korupsi merupakan malapateka yang harus terus menerus diberantas, semoga pemerintahan Jokowi mampu berbuat untuk itu dan melaksanakan penegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran bagi masyarakat," katanya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi juga diharapkan bersih ke depan, pemerintahan Jokowi diharapkan tidak diisi mafia hukum, orang bermasalah hukum, yang dapat mencederai penegakan hukum di negara ini.
"Pemerintahan Jokowi harus bersih dari masalah hukum, jangan biarkan orang yang merusak tatanan hukum di negara ini mengisi pemerintahan, karena akan menjadi penghambat pembangunan," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintahan Jokowi menempatkan aparat hukum yang memiliki integritas dan berkomitmen dalam menegakkan hukum, bukan mempermainkan hukum, agar bangsa ini dapat terus menerus membangun dirinya untuk kemajuan. E Sujatmiko
Berita Terkait
Hakim vonis dua terdakwa korupsi bibit sapi di Jeneponto empat tahun penjara
Rabu, 27 Maret 2024 21:57 Wib
Hakim tidak menerima nota keberatan Syahrul Yasin Limpo
Rabu, 27 Maret 2024 14:33 Wib
Kejagung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka korupsi kasus timah
Rabu, 27 Maret 2024 1:51 Wib
Pengacara terdakwa korupsi Unsulbar siapkan pembelaan klien hadapi JPU
Sabtu, 23 Maret 2024 17:28 Wib
KPK menepis tudingan rebutan perkara dengan Kejagung
Rabu, 20 Maret 2024 17:54 Wib
Kejari Pangkep menahan dua tersangka terduga korupsi pengadaan CCTV
Jumat, 15 Maret 2024 21:42 Wib
KPK periksa Sekjen DPR Indra Iskandar sebagai saksi
Kamis, 14 Maret 2024 11:52 Wib
KPK: Kasus investasi fiktif di PT Taspen terindikasi merugikan negara ratusan miliar rupiah
Sabtu, 9 Maret 2024 1:02 Wib