Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota DPRD Sulawesi Selatan Arum Spink menyatakan jika salah satu penyebab maraknya praktek korupsi yang terjadi di negeri ini, khususnya dilakukan oleh politisi dan eksekutif karena nilai-nilai Pancasila yang sudah meredup.
"Nurani sebagian pejabat di Indonesia tidak lagi berjiwa Pancasilais. Makanya tidak mengherankan jika korupsi merajalela dan merebak di mana-mana," ujarnya di Makassar, Kamis.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan yang menjadi pembicara dialog kebangsaan itu mengangkat tema "Pancasila Benteng Ideologi Pertahanan Negara" yang digagas oleh Korps HMI-wati (Kohati), Galesong Institute, dan Universitas Bosowa 45 Makassar.
Arum Spink yang kini duduk di kursi parlemen Sulsel ini menegaskan, korupsi adalah tindakan paling keji di muka bumi. Namun mirisnya, sudah banyak pejabat negara, pengusaha, dan politisi yang mendekam di hotel Prodeo karena terlibat korupsi.
Dia juga mengaku sangat heran karena meskipun dengan hukuman yang berat dan banyaknya pelaku korupsi sampai ditahan, tetapi itu tidak membuat jera. Malah faktanya kecenderungannya setiap waktu korupsi semakin riuh.
"Itulah dampaknya jika nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya dijadikan acuan seperti dilupakan. Akibatnya, korupsi marak di mana-mana. Ironisnya lagi, tindak korupsi itu dilakukan elite politik yang seharusnya memberikan contoh dalam menjunjung moralitas. Fenomena itu menegaskan bahwa Pancasila selama ini hanya dijadikan slogan, tidak dijiwai sebagai nilai luhur yang patut dijunjung tinggi," jelasnya.
Padahal, sambung almunus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar ini, kandungan nilai-nilai Pancasila memiliki kesesuaian dengan fitrah Ilahiyah yang termuat di dalam ajaran sejumlah kitab suci dalam semua agama.
"Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat universal. Itu karena dalam Pancasila ada nilai-nilai sosialis religius dan nilai-nilai etis. Sayangnya nilai-nilai itu tampaknya belum diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia," sebutnya.
Sementara Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr Cholil Nafis, Lc, Ph.D justru mengkhawatirkan adanya "by design" atau gerakan yang dengan sengaja ingin melunturkan nilai-nilai dari Pancasila di zaman modern ini.
"Saya mengkhawatirkan ada `by design` sehingga nilai-nilai Pancasila sekarang ini sudah banyak dilupakan oleh masyarakat khususnya generasi muda kita," jelasnya.
Ia mengatakan, kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini di zaman sekarang juga disebabkan karena sudah berkurangnya penghayatan generasi muda terhadap kesaktian Pancasila.
Semua permasalahan itu juga dikarenakan terjadinya suatu dekadensi moral di kalangan para remaja yang oleh dirinya dianggapnya sebagai suatu "by design" untuk melupakan nilai-nilai dari Pancasila.
"Itu kemungkinan besar merupakan imbas dari pemahaman bahwa Pancasila adalah produk rezim Soeharto. Padahal, kesaktian Pancasila lahir sejak Indonesia didirikan. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang harus ditepis untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila," terangnya.
Cholil menegaskan, pilar bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan persatuan, sementara Pancasila adalah dasar negara ini. Sedangkan saat membahas ideologi dan keagamaan, Islam sangat mendukung Pancasila.
"Makanya jangan sampai kita alergi dengan Pancasila karena negara ini dibangun para pendahulu kita dengan semangat yang gigih yang didasari dengan Pancasila," katanya.
Cholil menyatakan, kemerdekaan Indonesia diraih atas dasar kebersamaan, bukan dari agama tertentu atau golongan. Sehingga, kemerdekaan ini harus diterapkan bersama untuk membangun bangsa.
"Idelogi bangsa ini harus kembali di reformasi, masyarakat harus kembali diingatkan dan dikuatkan lagi soal ketahanan nasionalnya, agar mereka semua sadar," tambahnya. Agus Setiawan
Berita Terkait
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Desi Ratnasari memilih kantor DPRD Sulsel lakukan penelitian doktor
Rabu, 24 April 2024 0:41 Wib
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
DPRD dan Pemkab Lutim studi tiru Perda KLA di Kota Bogor
Sabtu, 20 April 2024 11:12 Wib
DPRD Sulsel mendorong Pemprov perkuat ketahanan pangan
Rabu, 17 April 2024 4:18 Wib
DPRD Sulbar sahkan lima perda
Senin, 15 April 2024 6:12 Wib