Makassar (ANTARA Sulsel) - Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Selatan meminta kepada Inspektorat maupun lembaga hukum lainnya untuk turun tangan dan mengusut Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Makassar karena diluar batas kewajaran.
"Ini harus didalami dan dilihat secara keseluruhan RKA Dishub Makassar. Ini baru satu item dimana pengadaan untuk dua unit dispenser dianggarkan Rp10 juta dan ini sudah diluar kewajaran, tidak rasional," jelas Staf Badan Pekerja ACC Sulsel, Kadir Wokanubun di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, tidak rasionalnya anggaran pengadaan dua unit dispenser air minum Dishub Makassar yang nilainya Rp10 juta merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam penyusunan RKA tersebut.
Karenanya, semua pihak dalam hal ini DPRD, Inspektorat dan jika perlu kepolisian dan kejaksaan harus mulai mengusutnya karena sudah sangat tidak rasional.
Disebutkannya, pengadaan untuk anggaran belanja bahan habis pakai itu dianggapnya banyak yang tidak sesuai dengan kewajaran seperti pembelian lima buah tinta printer sebelum perubahan jumlahnya Rp5.039.000.
Kemudian, setelah diusulkan pada anggaran perubahan, pengadaannya dinaikkan menjadi 92 unit tinta dengan nilai Rp92.717.000. Angka pengadaan itu juga menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak.
"Ini adalah modus lama yang kerap dilakukan SKPD untuk menggelembungkan anggaran. Ini kan tidak masuk akal, masak sampai Rp10 juta untuk dua dispensernya. Dispenser apa itu?. Sedangkan untuk pengadaan tinta printer sebanyak 92 buah juga dianggarkan Rp92 juta. Tinta macam apa itu, sampai harganya mahal begitu," jelasnya.
Kadir menyatakan jika dalam penyusunan perencanaan anggaran itu kuat dugaan adanya mafia anggaran atau mafia proyek yang harus diusut karena ini bukanlah yang pertama kalinya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD serta wartawan yang dengan teliti melihat kejanggalan dalam penyusunan anggaran tersebut, sehingga modus kecurangan dapat dilihat dengan jelas.
"Untungnya teman-teman media bisa memantau pergerakan tersebut dan akhirnya terbaca. Kita harus mengawal ini karena dikhawatirkan DPRD juga akan masuk angin," katanya.
Ia berharap, dalam pemeriksaan RKA semua instansi bisa diteliti satu persatu, sehingga jangan ada lepas usulan anggaranhttps://makassar.antaranews.com/pawon/selectnewsedit.php?id=33511&newsid=1409069178 yang tidak rasional seperti yang ditemukan dalam RKA Dinas Perhubungan.
Perlunya diteliti RKA per unit kerja agar anggaran tidak tersalur ke sasaran yang keliru. Jelas sekali bahwa motif dari penggelembungan anggaran seperti ini yakni untuk memperkaya diri sendiri. Ini bagian dari korupsi terstruktur yang telah berlangsung bertahun-tahun.
"Di DPRD itu memang rawan. Ini rawan dengan lobi-lobi di bawah tangan. Item-item yang tidak rasional itulah yang rawan dilobi. Jadi sekali lagi mari kita awasi sama-sama," jelasnya. FC Kuen
Berita Terkait
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib