Mamuju (ANTARA Sulsel) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta agar Pemerintah Provinsi Sulbar segera membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar untuk memaksimalkan pengelolaan anggarannya.
"Untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan aset, maka mestilah Pemerintah di Sulbar mesti segera membentuk Badan BPKAD Provinsi Sulbar," kata anggota DPRD Sulbar, Abidin di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, BPKAD sangat penting agar pengelolaan anggaran dan aset di Sulbar menjadi tertib dan Sulbar tidak lagi meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sulbar masih bermasalah dalam mengelola anggaran sehingga setiap tahun selalu meraih predikat WDP, sehingga penting dibentuk BPKAD, mengurus dan mengelola anggaran dengan benar, sehingga anggaran di Sulbar tidak lagi menjadi temuan BPK," katanya.
Menurut dia, dengan dibentuknya BPKAD diharapkan pengelolaan keuangan Sulbar dan asetnya semakin maksimal sehingga kedepan Sulbar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sudah delapan tahun Sulbar meraih predikat WDP sehingga seluruh hal yang menyebabkan itu mesti dibenahi termasuk instansi pengelola anggaran di Sulbar, agar kedepan Sulbar dapat meraih predikat WTP," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Aktivis difabel: Pekerja difabel terus dibayangi PHK sepihak
Rabu, 1 Mei 2024 21:52 Wib
Kemenkumham Sulsel monitoring layanan pengaduan di Lapas Makassar
Rabu, 1 Mei 2024 20:35 Wib
Polda Sulsel tangkap oknum ASN Jeneponto diduga jual Sabu
Rabu, 1 Mei 2024 20:06 Wib
Pj Ketua PKK Sulsel serahkan sejumlah bantuan pada HUT ke-161 Jeneponto
Rabu, 1 Mei 2024 20:03 Wib
Perkemi Sulsel sarankan pengurangan atlet untuk PON XXI Aceh-Sumut
Rabu, 1 Mei 2024 19:10 Wib
Kejati Sulsel ajak santri Ponpres DDI Abrad Makassar jauhi narkoba
Rabu, 1 Mei 2024 19:09 Wib
KONI Sulsel berharap anggaran operasional untuk PON XXI segera cair
Rabu, 1 Mei 2024 18:50 Wib
Prevalensi stunting di Pinrang Sulsel turun 3,3 persen pada 2023
Rabu, 1 Mei 2024 17:51 Wib