Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai belum sepenuhnya transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan terlihat dari sejumlah informasi publik yang sampai saat ini belum dapat diakses masyarakat.
"Sampai saat ini misalnya, masyarakat belum dapat mengakses sejumlah dokumen publik seperti APBD, hasil audit BPK, dan laporan pertanggungjawaban SKPD yang seharusnya disajikan dalam Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (ILPPD)," kata Direktur Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Rosniaty Azis di Makassar, Jumat.
Rosniaty mengatakan bahwa transparansi yang kini diimplementasikan pemerintah masih bersifat normatif.
"Beberapa SKPD misalnya, iya websitenya ada, tetapi informasinya hanya tentang profil dan informasi lain yang kurang ter-up date," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokasi Kopel Sulsel Anwar Razak. Anwar mengatakan bahwa semua dokumen publik seharusnya bisa diakses oleh masyarakat kecuali dokumen yang dikecualikan menurut undang-undang.
"Kalau transparansi, ini benar-benar dilakukan, kasus korupsi seperti Bansos tidak akan terjadi, karena masyarakat bisa ikut mengontrol," ujar Anwar.
Sementara itu, Manager Anti Corruption Information Center Transpararency International Indonesia Ilham B. Saenong mengatakan pemerintah harus mampu melaksanakan `open Government Partnership` (OGP) untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan pelayanan publik yang baik.
"Upaya pemberantasan korupsi akan berjalan sangat lambat jika hanya mengharapkan kerja KPK, OGP dibutuhkan untuk mempercepat pemberantasan korupsi dan memperbaiki pelayanan publik," pungkasnya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Bawaslu Maros mulai rekrut pengawas Pilkada 2024 dengan dua kategori
Jumat, 26 April 2024 6:46 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sulsel menemui Kapolda tingkatkan sinergisitas
Jumat, 26 April 2024 0:17 Wib
DPRD Sulsel ungkap banyak calon titipan KPID dan KIP
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib
KAJ Sulsel aksi damai suarakan tolak menggugat jurnalis
Kamis, 25 April 2024 18:18 Wib
DPRD Sulsel:Terobosan Pj Gubernur mampu tekan biaya distribusi
Kamis, 25 April 2024 14:01 Wib
Pj Gubernur Sulsel melantik 89 pejabat administrator dan 77 pengawas
Rabu, 24 April 2024 20:28 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Kemenkumham Sulsel terima kunjungan tim BPIP RI bahas evaluasi pajak NKB
Rabu, 24 April 2024 16:44 Wib