Mamuju (ANTARA Sulbar) - Struktur pemerintahan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diusulkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, kata Anggota Komisi II DPRD Sulbar Ahmad Mustamin.
"Biro Keuangan mesti dinaikkan statusnya menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, karena posisinya sangat vital," katanya di Mamuju, Rabu.
Selama ini, katanya, Biro Keuangan Provinsi Sulbar terbatas dalam menjalankan tugasnya karena statusnya yang masih rendah.
Hal itu, katanya, akibatnya tidak maksimal instansi itu dalam menata aset pemerintah di Sulbar.
Menurut dia, aset pemerintah di Sulbar tidak terkelola maksimal, sehingga mengakibatkan Sulbar meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aset di Sulbar menjadi temuan BPK, akibatnya Sulbar meraih WDP itu karena Biro Keuangan tidak maksimal mengelola aset," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar status Biro Keuangan Provinsi Sulbar ditingkatkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar.
"Kami berharap agar DPRD bersama pemerintah dapat bersepakat meningkatkan status Biro Keuangan Provinsi Sulbar menjadi badan, sehingga tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar," katanya. MH Atmoko
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
TP PKK Selayar dan OJK berbagi tip mengatur keuangan rumah tangga
Rabu, 1 Mei 2024 17:25 Wib
DPRD Wajo bahas perubahan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 1 Mei 2024 9:59 Wib
Bupati Wajo mengajukan Ranperda pengelola keuangan daerah ke DPRD
Selasa, 30 April 2024 19:55 Wib
OJK dorong penguatan peran profesi tingkatkan tata kelola IJK
Minggu, 28 April 2024 0:00 Wib
Satgas PASTI menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal sejak 2017
Kamis, 18 April 2024 23:35 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib
Kompany jengkel saat bahas kondisi keuangan Burnley jelang hadapi Everton
Jumat, 5 April 2024 6:44 Wib