Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta agar perusakan hutan di Kabupaten Mamasa dihentikan.
"Pemerintah berharap agar kebiasaan merusak hutan oleh masyarakat di Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, dihentikan," kata pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar, Ir Fakhruddin HD di Mamuju, Jumat.
Ia meminta agar penyuluh kehutanan di Kabupaten Mamasa dapat memaksimalkan fungsinya mencegah masyarakat merusak hutan dengan cara menebang kayu di hutan dan membakar untuk berladang berpindah-pindah.
Menurut dia, merusak hutan akan berdampak alam dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat mengakibatkan bencana.
Ia berharap masyarakat dapat sadar menghentikan segala bentuk kebiasaannya yang merugikan itu, dan meminta aparat hukum dapat bertindak tegas ketika ada masyarakat merusak hutan, demi menjaga kelestarian alam di daerah ini.
Darwis, salah seorang warga Aralle, Kabupaten Mamasa, mengatakan, aktivitas warga merusak hutan dengan menebang kayu dan membakarnya sudah berlangsung lama, tanpa pernah disosialisasikan untuk dilarang oleh mereka, padahal aktivitasnya merusak lingkungan dan berdampak pada sektor pertanian.
"Ada sebagian oknum masyarakat yang sering merusak hutan, membakar pohon untuk mengambil kayu, untuk dijadikan bahan bangunan, sehingga merisaukan para petani padi di daerah yang menjadi tempat kelahiran Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," katanya.
Menurut dia, debit air sungai di Kecamatan Aralle yakni sungai Malaluna` yang selama ini menjadi sumber air petani padi menjadi kering akibat pembalakan hutan tersebut, kondisi itulah yang merisaukan petani padi karena sumber air tanaman mereka yang digunakan untuk kelansungan hidup dan sumber pendapatannya menjadi kurang.
"Saluran irigasi menjadi kering tidak seperti 10 dan 20 tahun lalu, petani padi tidak pernah kekurangan air karena hutan masih mampu menampung air, tidak seperti sekarang hutan gundul dan tidak mampu menyerap air maksimal untuk kebutuhan petani padi," katanya.
Sehingga ia mengatakan, petani padi menjadi risau sebab air yang menjadi sumber penghidupan mereka dari bertanam padi berkurang dan mempengaruhi produksi pertanian mereka, sehingga petani padi berharap aktivitas perusakan hutan dapat dihentikan melalui jalur hukum oleh pemerintah.
"Petani berharap ada langkah bijak melalui hukum, menghentikan ini, agar sektor pertanian padi dapat didorong untuk membangun ekonomi daerah, selain itu, hutan yang menjadi paru-paru dunia dapat terus dilindungi," katanya. Agus Setiawan
Berita Terkait
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
BPSIP Sulbar sertifikasi 4.280 pohon benih kopi
Kamis, 25 April 2024 9:32 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Kemenkumham Sulbar ingatkan pentingnya penghapusan jaminan fidusia
Rabu, 24 April 2024 22:13 Wib
SMK Mamuju terima mobil listrik bantuan Presiden Jokowi
Rabu, 24 April 2024 21:33 Wib
Pj Gubernur Sulbar: Presiden Jokowi dukung pembangunan infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 19:54 Wib